UTIRA - IBEK

Latar Belakang>

Penjelasan UUD 1945 dengan tegas menyebutkan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum Rechtstaat, dan tidak berdasar atas kekuasaan belaka (achtstaat). Disebutkan juga bahwa Pemerintahan Indonesia berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) dan tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Sebagai suatu negara hukum, sudah selayaknya prinsip-prinsip dari suatu negara hukum harus dihormati dan dijunjung tinggi. Sejauh mana prinsip-prinsip ini berjalan, maka tolok ukurnya dapat dilihat dari kemandirian badan-badan peradilan dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya menegakkan hukum di bidang peradilan, maupun aturan perundang-undangan yang memberikan jaminan Yuridis adanya kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, pembukaan Program Studi ilmu hukum akan membantu Pemerintah dalam meningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara baik dan benar yang pada akhirnya meningkatkan kualitas SDM.

Prospek Pekerjaan

Praktisi hukum mengemban beragam tugas sesuai dengan tempat dimana dia dibutuhkan, misalnya di sektor: (1) manufaktur, melayani aspek legal perusahaan dan SDM, (2) pemerintahan, semua departemen memerlukan, juga TNI dan Kepolisian, (3) biro bantuan hukum sebagai advokat dan pengacara dan (4) notaries dan pejabat pembuat akta tanah dan sektor-sektor lainnya yang memerlukan bantuan keahlian dalam masalah hukum dan perundang-undangan.

Matakuliah

1. Pendidikan Agama
2. Pendidikan Pancasila
3. Bahasa Indonesia Hukum
4. Bahasa Inggris Hukum
5. Bahasa Belanda Hukum
6. Studium Generate
7. Pengantar Ilmu Hukum
8. Pengantar Hukum
9. Ilmu Negara
10. Pengantar Ilmu Ekonomi
11. Hukum Pidana
12. Hukum Perdata
13. Hukum Militer
14. Hukum Tata Negara
15. Hukum Adat
16. Hukum Dagang
17. Hukum Islam
18. Hukum Agraria dan Real Estate
19. Hukum Acara Pidana
20. Hukum Acara Perdata
21. Hukum Internasional
22. Hukum Lingkungan
23. Filsafat Hukum
24. Hukum Pembangunan Ekonomi
25. Hukum Administrasi Negara
26. Hukum Acara PTUN
27. Hukum Perburuhan
28. Metode Penelitian Hukum
29. PLKH
30. Hukum Perikatan dan Perjanjian Khusus
31. Hukum Pajak
32. Hukum Asuransi
33. Hukum Surat Berharga
34. Hukum Perdata Internasional
35. Arbitrase dan ADR
36. Hukum Pasar Modal
37. Hukum Perbankan Syariah
38. Hukum Perseroan
39. Hukum Jaminan
40. Hukum Pengangkutan
41. Perbandingan Hukum Perdata
42. Legal Audit/Legal Opinion
43. Hukum Kepailitan
44. HAKI
45. Perjanjian Internasional
46. Corporate Crime
47. Kontrak Dagang Internasional
48. Hukum Investasi
49. Praktek Beracara Peradilan Pidana
50. Praktek Beracara Peradilan TUN
51. Praktek Beracara Peradilan Perdata
52. Hukum dan HAM
53. Legal Accounting
54. Skripsi